makalah sosiolinguistik kebijakan dan perencanaan bahasa

SOSIOLINGUISTIK

 “PERENCANAAN BAHASA”

Disusun Oleh :

Ahmad Fauzi

Laili Masruroh

Halimatus Samiyah

Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

PGRI Bangkalan

Tahun Ajaran 2017-2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Perencanaan Bahasa” yang telah disesuaikan dengan tugas yang diberikan dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik. Penyusunan makalah ini untuk mendalami materi tentang  perencanaan bahasa. Penyusun menyadari bahwa makalah ini memiliki berbagai kekurangan. Oleh  karena  itu, setiap kritik yang  bermaksud untuk menyempurnakan makalah  ini  sangat  kami  harapkan. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang  telah  membantu dalam  proses penulisan makalah ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala atas semua amal kebaikan yang diberikan.

Akhir kata, besar harapan penyusun semoga makalah ini dapat membantu unuk menunjang ilmu pengetahuan. Serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar........................................................................................................ i

Daftar Isi.................................................................................................................. ii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang....................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah................................................................................... 2

C. Tujuan..................................................................................................... 2

D. Manfaat .................................................................................................. 2

BAB 2 PEMBAHASAN

A. Kebijaksanaan Bahasa.............................................................................

B.... Perencanaan Bahasa.................

C.... ................................................

BAB 3 PENUTUP

A. Kesimpulan.............................................................................................

B. Saran........................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................

BAB 1

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Di negara-negara yang multilingual,multirasial, dan multikultural, untuk menjamin kelangsungan komunikasi kebangsaan perlu dilakukan suatu perencanaan bahasa (inggris: language planning) yang tentunya terlebih dahulu harus dimulai dengan kebijaksanaan bahasa (inggris: language policy). Biasanya ciri etnis, bahasa, dan kultur terikat menjadi satu, menandai ras (suku bahasa) tertentu yang membedakannya dari ras lainnya. Negara-negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan India. Merupakan contoh negara yang multilingual, multirasial, multikultural, yang memerlukan adanya kebijakan bahasa, agar masalah negara itu tidak menimbulkan gejolak politik.

Melihat dalam penanganan dan pengolahan masalah-masalah kebahasaan dalam negara yang multilingual, multirasial dan multikultural, maka perencanaan bahasa merupakan kegiatan yang harus dilakukan sesudah melakukan kebijaksanaan bahasa. Atau dengan kata lain, perencanaan bahasa itu disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan bahasa.

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimana devinisi, tujuan dan masalah-masalah dalan kebijaksanaan bahasa

2.      Siapa yang terlibat dalam perencanaan bahasa ?

3.      Apa sasaran dari perencanan bahasa ?

4.      Apa sajakah hambatan-hambatan dalam perencanaan bahasa ?

C.    Tujuan

a.       Menjelaskan devinisi, tujuan dan masalah-masalah dalan kebijaksanaan bahasa.

b.      Menjelaskan materi kebijaksanaan bahasa dan perencanaan bahasa.

c.       Menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kebijaksanaan bahasa dan perencanaan bahasa.

d.      Mengidentifikasi sasaran kebiksanaan bahasa dan perencanaan bahasa.

D.    Manfaat
     Manfaat penyusunan makalah ini untuk menambahh wawasan, serta dengan kebiksanaan dan perencanaan bahasa ini meningkatkan pengetahuan tentang bahasa pada mata kuliah sosiolinguistik.

BAB II

PEMBAHASAN

1.       PERENCANAAN BAHASA

            Dalam pembahasan perencanaan bahasa ada dua hal yang akan dibahas, yaitu kebijaksanaan bahasa dan perencanaan bahasa. 

A.         Definisi Kebijaksanaan Bahasa

Dalam Politik Bahasa Nasional yang diadakan di Jakarta tahun 1975 maka kebijaksanaan bahsa itu dapat diartikan sebagai suatu pertimbangan konseptual dan politis yang dimaksudkan untuk dapat memberikan perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan yang dihadapai oleh suratu bangsa secara nasional (lihat Halim 1976). Jadi kebijaksanaan bahasa itu merupakan suatu pegangan yang bersifat nasional, untuk kemudian membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan suatu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara, dan dapat diterima oleh segenap warga yang secara lingual, etnis, dan kultur berbeda.

B.     Tujuan Kebijaksanaan Bahasa

·         Dapat berlangsungnya komunikasi kenegaraan dan komunikasi intra bangsa dengan baik. Tanpa menimbulkan gejolak sosial dan emosional yang dapat mengganggu stabilitas bangsa.

·         Kebijaksanaan untuk mengangkat satu bahasa tertentu sebagai bahasa nasional dan sekaligus sebagai bahasa negara.

·         Dan mengangkat satu bahasa lain, sebagai bahasa negara boleh saja dilakukan asalkan tidak membuat bahasa-bahasa yang lain yang ada didalam negeri tidak merasa terganggu.

C.    Masalah-masalah kebijaksanaan bahasa

Masalah-masalah kebahasaan yang di hadapi setiap bangsa adalah tidak sama, sebab tergantung pada situasi kebahasaan yang ada didalam negara dan didalam negara itu hanya ada satu bahasa saja (meskipun dengan sekian sialeg dan ragamnya) cenderung tidak mempunyai masalah kebahasaan yang serius.

1.      Masalah kebahasaan yang dihadapi bangsa Filipina

Masalah ini agak mirip dengan keadaan di Indonesia, tetapi tampaknya persoalan yang mereka hadapi lebih rumit. Di Filipina, seperti di Indonesia, terdapat banyak bahasa daerah dan dua bahasa asing bekas penjajahan. Yaitu bahasa spanyol dan bahasa inggris. Ketika merdeka dan memerlukan simbil identitas bangsa, mereka menetapkan dan mengangkat bahasa tegalog, salah satu bahasa daerah menjadi bahasa nasional yang diberi nama baru bahasa Filipino.

2.      Masalah kebahasaan yang dihadapi bangsa Singapura

Masalah ini juga cukup rumit, tetapi tampaknya pemerintah singapura telah dapat melakukan kebijaksanaan bahasa dengan tepat. Repuplik singapura adalah negara kecil yang warganya multilingual, multirasial, dan multikultural. Maka menyadari keadaan itu, pemerintah singapura mula-mula membedakan adanya dua hal, yaitu fungsi bahasa dan penggunaan bahasa. Dalam hal ini, mereka membedakan adanya nasional dan bahasa resmi. Mereka mengakui punya satu bahasa nasional, yaitu bahasa Melayu yang menjadi lambang kenasionalan negara itu, seperti dalam lagu kebangsaan. Disamping itu singapura mengakui adanya empat buah bhasa resmi, yang dapat digunakan dalam segala urusan resmi kepemerintahan. Empat bahasa resmi itu adalah Bahasa Melayu, Bahasa Mandarin, Bahasa Tamil, dan Bahasa Inggris.

3.      Masalah kebahasaan yang dihadapi bangsa India

Penanganan masalah kebahasaan diindia tampaknya mirip dengan di singapura, hanya skalanya leih besar. Kalau di singapura mengajui suatu bahasa nasional dan dapat diterima dengan baik pleh warga singapura secara keseluruhan. Keperluan suatu bangsa atau negara untuk memiliki sebuah bahasa menjadi identitas nasional dari suatu bahasa, atau lebih, yang menjadi bahasa resmi kenegaraan(bisa bahasa yang sama dengan bahasa nasional). Tidak selalu bisa dipenuhi oleh bahasa atau bahasa-bahasaa asli pribumi yang dimiliki.

Berkenan dengan itu dalam perencanaan bahasa dikenal adanya negara tipe Endoglosik seperti bahasa indonesia, tipe eksoglosik-endoglosik, seperti Filipina, dan tipe eksoglosik, seperti somalia.

Negara Tipe Endoglosik

No	Negara	Bahasa Nasional	Bahasa Resmi Kenegaraan	Bahasa Resmi kedaerahan
1	Indonesia	Indonesia	Indonesia	-
2	Malaysia	Malaysia	Malaysia I	-
3	Thailand	-	Tai	-
4	Belgia	-	Belanda Perancis	-
5	R.R. Cina	Putunghua	Putunghua(2)	-

Keterangan :

1.      Antara tahun 1957   tahun proklamasi kemerdekaan persekutuan tanah Melayu, sampai tahun 1967 bahasa Melayu dan bahasa Inggris kedua-duanya merupakan bahasa resmi di Malaysia. Sejak tahun 1967 hanya bahasa Malaysia yang menjadi bahasa resmi.

2.      Putughua (atau pu-tung-hua)’bahasa bersama’ adalah bahasa nasional cina sejak tahun 1955. Di taiwan disebut Guoyu’ bahasa nasional putunghua berdasaekan pada bhasa-bahasa Cina Utara dan bahasa Cina dialek kota Bejing.

Negara Tipe Eksoglosik-Endoglosik

Negara	Bahasa Nasional	Bahasa Resmi Kenegaraan	Bahasa Resmi Kedaerahan
Filipina	Pilipino I	Pilipino Inggris Spayol 2	- - -
India	Hindi	Hindi Inggris	(sebelas bahasa berdasarkan konstitusi,a.I telugu,Tamil,dan Belgia
Singapura	Melayu	Melayu Mandarin Tamil Inggris	- - - -
Tanzania	Swahili	Swahili Inggris	-
Ethiopia	Amhar	Amhar Inggris	-

Keterangan:

1. Antara tahun 1946-1972 nama bahasa nasional Filipina adalah Pilipino(dengan huruf P) yang berdasarkan pada bahasa Tagalog lalu setelah itu diubah menjadi pilipini (dengan huruf F) yang akan diusahkan berdasarkan unsur semua bahasa daerah yang ada di Filipina.
2. Bahasa spanyol hanya menjadi bahasa resmi antara tahun 1946 samapai 1972, setelah itu tidak lagi.

Tipe Negara Eksoglosik

No	Negara	Bahasa Nasional	Bahasa Resmi kenegaraan	Bahasa Resmi Kedaerahan
1	Somlia	Somalia Arab	Inggris Italia	- -
2	Haiti	Kreol	Prancis	-
3	Senegal	Wolos	Prancis	-
4	Liberial	-	Inggris	-
5	Mautitania	Arab	Inggris lalu diganti arab	-
6	Sudan	Arab	Inggris	-
7	Papua Nugini	Tok pisin Hiri Mort	-	-
8	Negeria	-	Inggris	Hausa
9	Ghana	Prancis	Inggris	-
10	R.R. Kongo	-	Prancis	Kituba Luba Lingala Swahili

Pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan bahasa oleh para pemimpin negara untuk menetapkan suatu bahasa yang akan digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan biasanya juga berkaitan dengan keinginan presiden pertama Repuplik Turki(proklamasi Turki menjadi sebuah negara Repuplik adalah tanggal 19 oktober 1923).

D.    Devinisi perencanaan Bahasa

Istilah perencanaan bahasa (language planning) mula-mula digunakan oleh Haugen (1959) pengertian usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana.

Negara-negara yang multilingual, multikultural, dan multirasial menurut Chaer dan Agustina ( 1955 ) untuk menjamin kelangsungan komunikasi kebangsaan perlu dilakukan suatu perencanaan bahasa ( language planning ) yang harus dimulai dengan kebijaksanaan bahasa ( language policy ). Misalnya, seperti Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan India merupakan negara yang multilingual, multirasial, dan multikultural yang memerlukan adanya kebijakan bahasa agar pemilihan atau penentuan bahasa tertentu sebagai alat komunikasi tidak menimbulkan gejolak politik yang dikhawatirkan dapat menggoyahkan kehidupan bangsa di negara tersebut.

Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang adalah “ Mengapa bahasa perlu perencanaan ? Menurut labov : 1972 : 183 ) bahasa adalah bentuk tingkah laku sosial. Bahasa dipergunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, dalam komunikasi ini terjadi perbenturan sehingga muncul konflik-konflik, sekalipun konflik itu bukan bahasa. Kiranya telah kita maklumi bahasalah yang mempertajam konflik itu. Kita sering menyaksikan dengan sebuah kata saja dapat terjadi konflik fisik. Jadi bahasa itu direncanakan karena ingin memperkecil konflik bahasa itu. Kalau perencanaannya tidak matang, pasti malapetaka yang muncul.

Dengan demikian, bidang kebahasaan yang perlu direncanakan adalah :

a. Pemantapan bahasa sesuai dengan fungsinya. Misalnya suatu bahasa hanya berfungsi sebagai alat komunikasi di lingkungan keluarga. Dengan demikian, bahasa tersebut tak perlu diajarkan di sekolah. Akibatnya tak perlu perencanaan yang dihubungkan dengan pendidikan kebahasaan yang melewati pendidikan formal.

b. Bahasa sebagai lingua franca.

c. Penerimaan penutur bahasa untuk ikut membantu kebijaksanaan pemerintah dalam kebahasaan.

d. Pendidikan dan pengajaran kebahasaan di dalam dan di luar lembaga-lembaga pendidikan.

e. Ketenagaan yang akan menangani masalah-masalah kebahasaan.

f. Penggalian sumber dana.

g. Kerja sama dengan lembaga atau perseorangan yang tidak menangani langsung bidang kebahasaan.

           E. Pihak yang terlibat dalam perencanaan bahasa

Saat ini pihak yang terlibat dalam perencanaan bahasa di Indonesia adalah Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berdiri sejak 01 April 1975. Kemudian namanya berubah pada tahun 2000 menjadi Pusat Bahasa yang tugasnya sebagai pelaksana kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan bahasa. Lembaga ini di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang juga dibantu oleh departemen lain. Namun, walaupun ada lembaga formal yang menangani perencanaan bahasa, sesungguhnya menurut Pateda ( 1987 : 95 ), perencanaan bahasa menjadi tanggung jawab 4 komponen, yaitu :

1. Para ahli bahasa

2. Pemerintah

3. Guru Bahasa

4. Masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan

          F. Sasaran perencanaan bahasa

Dari berbagai kajian dapat kita lihat sasaran perencanaan bahasa ( yang dilakukan setelah menetapkan kestatusan bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan ), yaitu :

1. Pembinaan dan pengembangan bahasa yang direncanakan, misalnya pengembangan, peristilahan, penyusunan sistem ejaan baku serta penyusunan kamus.

2. Khalayak di dalam masyarakat yang diharapkan akan menerima dan menggunakan saran yang diusulkan dan ditetapkan.

Jika sasarannya adalah bahasa atau korpus bahasa yang akan dibina dan dikembangkan, maka sasaran itu dapat menjadi bermacam-macam, antara lain : pengembangan sandi bahasa di bidang peristilahan, dibidang pemekaran ragam wacana, dan sebagainya. Selain itu, dapat juga direncanakan pembinaan pemakaian bahasa dibidang pengajaran dan penyuluhan, dapat juga direncanakan untuk “ membangkitkan “ kembali bahasa lama ( yang tidak digunakan lagi ) untuk digunakan kembali, seperti yang dilakukan oleh negara Irlandia dan Israel.

Dan jika sasaran perencanaan itu adalah khalayak di dalam masyarakat, maka perencanaan itu, antara lain dapat diarahkan kepada golongan penutur asli atau yang bukan penutur asli, kepada yang masih bersekolah, kepada kaum guru pada semua jenjang pendidikan, kepada khalayak dalam kelompok di bidang komunikasi media massa ( majalah, surat kabar, televisi, film, dan sebagainya ), juga kepada kelompok-kelompok sosial lain yang ada di dalam masyarakat.

         

          G. Hambatan-hambatan perencanaan bahasa

Suatu rencana pasti akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan boleh saja terjadi ketika perencanaan sedang disusun, bahkan ketika suatu rencana sedang dilaksanakan. Hambatan-hambatan itu meliputi :

a. Dari pemegang kekuasaan atau orang yang berpengaruh

b. Sikap penutur bahasa

c. Dana

d. Ketenagaan

Kadang rencana yang telah disusun mendapat hambatan dari sikap pemegang kekuasaan atau orang yang berpengaruh di negeri itu, orang yang berpengaruh tidak menggunakan bahasa indonesia dengan baik dan benar, sebagai contoh Presiden, Mentri, Anggota Dewan maupun Artis yang pengaruhnya besar. Jika dari salah satu mereka ataugolongan tertentu tidak menggunakan bahasa indonesia dengan semestinya, artinya disini tidak menggunakan bahasa indonesia dengan baik dan benar, maka itu akan menjadi hambatan tertentu dalam melaksanakan perencanaan bahasa sehingga itu berbuntut pada generasi penerus bangsa yang nantinya tidak akan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

penutur bahasa yang sangat menentukan kebijakan bahasa. Sebab, apapun yang ditetapkan oleh para ahli, apapun yang ditentukan oleh departemen, penutur bahasalah yang akhirnya menentukan. Penutur bahasalah yang mempergunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sikap penutur bahasa harus diubah dari sikap negatif ke sikap positif. Sikap negatif misalnya tercermin dari sikap tidak mau tahu tentang garis kebijakan yang sedang dijalankan. Sikap negatif tercermin pula dari ucapan bahwa persoalan kebahasaan hanya tanggung jawab pemerintah dan ahli bahasa. Sikap-sikap seperti ini sangat menghambat perencanaan dan kebijakan bahasa.

Suatu rencana juga memerlukan dana dan fasilitas. Tanpa dana tak terlalu banyak yang dapat dibuat. Namun, perlu diingatkan tanpa dana pun masih ada yang dapat dibuat. Dana boleh saja berasal dari pemerintah, tetapi boleh juga dari perseorangan, yayasan, dan sebagainya. Hanya yang perlu dipersoalkan ialah pemanfaatan dana yang disediakan.

Akhirnya kesulitan yang didapati dalam pelaksanaan perencanaan bahasa ialah faktor ketenagaan. Tenaga yang terlatih menangani soal-soal kebahasaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sangat kurang mengingat bahasa yang ditangani terlalu banyak. Penanganan ketenagaan menyangkut pula keamanan dan kesejahteraan tenaga-tenaga tersebut agar dapat melaksanakan tugas pengabdiannya dengan baik. Banyak tenaga yang mempunyai profesi dalam kebahasaan, tetapi tidak tertarik dalam persoalan kebahasaan karena keamanan dan kesejahteraan mereka tidak terjamin. Untuk itu masalah ketenagaan kebahasaan harus dikaitkan dengan persoalan keamanan dan kesejahteraan mereka.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan.

 Berdasarkan pembahasan diatas bahwasanya kebijakan bahasa itu satu pegangan yang bersifat nasional untuk membuat perencanaan bagaimana cara membena dan mengembangkan satu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat diseluruh negara dan dapat diterima oleh segenap negara secara lingual, etnis, dan kultur yang berbeda. Sedangkan perencanaan bahasa itu sendiri yaitu usaha untuk membimbing perkembangan bahasa kearah yang diinginkan oleh para perencana atau kegiatan politis dan admnistratif untuk menyelesaikan persoalan bahasa di dalam masyarakat.

B.     Saran

Kami sadar bahwa dalam penyusunan makalah ini banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan kami, untuk itu kritik dan saran amat kami harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Chaer.Leonie Agustina Buku Sosiolinguistik

http//dedekamrolaniblogspot.co.id/...04/makalah-perencanaan-bahasa_6578.html